Jakarta – Suara desakan pengusutan tuntas meninggalnya lima calon manajer koperasi desa (kopdes) makin nyaring, kali ini pejabat negara telah berseru. Restoran
Sudah lima calon manajer Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih (KDMP) meninggal dunia usai mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil).
Lima calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) peserta latsarmil yang meninggal dunia adalah Yonanda Muhammad Taufik, Anisya Musyarofah, Novia Ramadani Sitorus, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari.
Dari pejabat pemerintahan, ada Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang bersuara soal peristiwa itu.
Lembaga independen pengawas pelayanan publik dan malaadministrasi, Ombudsman RI, juga bersuara.
Anggota DPR juga menyerukan evaluasi. Kabarnya, Presiden Prabowo Subianto juga menaruh perhatian soal meninggalnya para calon manajer kopdes peserta latihan militer itu.
Menteri HAM Pigai
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai meminta kasus meninggalnya 5 calon manajer Kopdes tersebut diusut tuntas.
“Kalau saya, kalau saya kematian ini harus diusut! Tidak bisa dibiarkan. Tidak boleh mengabaikan,” kata Pigai di kantor KemenHAM, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).
Pigai mengatakan, walaupun pelatihan tersebut akan dievaluasi, tidak akan menghilangkan proses pencarian keadilan terhadap korban.
“Kita tidak bisa kuantifikasi, tapi bahwa ini peristiwa yang serius, untuk itu harus dicari mengapa terjadi. Mengapa mereka meninggal? Kenapa mereka meninggal? Apa yang menyebabkan mereka bisa meninggal?,” ujarnya.
Tak hanya itu, Pigai mendesak dilakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap pelatihan tersebut.
Menurutnya, jika kasus tersebut disebabkan oleh kelalaian manusia, maka hal tersebut tak boleh terus dibiarkan.
“Tidak boleh, biarkan. Kalau ada orang yang menyebabkan, misalnya akibat disebabkan oleh ada orang lain yang menyebabkan kematian pada orang lain, proses. Tidak boleh abaikan,” ucap dia.
Ombudsman RI
Senada dengan Pigai, Ombudsman RI meminta latsarmil dievaluasi secara menyeluruh.
Anggota Ombudsman Maneger Nasution mengatakan, peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap metode pelatihan, standar keselamatan, dan tata kelola penyelenggaraan program.
“Setiap nyawa manusia sangat berharga. Tragedi ini harus menjadi pelajaran agar pelaksanaan program pembangunan tidak mengabaikan aspek keselamatan peserta. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang,” kata Maneger dalam keterangan tertulis, pada Senin (29/6/2026).
Maneger mengatakan, pelaksanaan pelatihan harus selaras dengan kompetensi yang memang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi manajerial.
“Menjadi manajer koperasi membutuhkan kemampuan mengelola organisasi, membaca laporan keuangan, menyusun strategi bisnis, serta membangun jejaring ekonomi desa. Penanaman disiplin tentu penting, tetapi orientasi pelatihan semestinya lebih menitikberatkan pada penguatan kapasitas substantif pengelolaan koperasi,” ujarnya.
Maneger mengatakan, evaluasi perlu dilakukan secara objektif dan menyeluruh, meliputi, pertama, kesesuaian kurikulum dengan kompetensi yang dibutuhkan seorang manajer koperasi.
Kedua, proporsionalitas aktivitas fisik dalam pelatihan berdasarkan prinsip keselamatan dan manajemen risiko.
Ketiga, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) keselamatan, termasuk kesiapan tenaga medis dan mekanisme penanganan keadaan darurat.
Keempat, akuntabilitas penyelenggaraan melalui evaluasi internal yang transparan serta pemenuhan hak-hak peserta selama mengikuti pelatihan.
Maneger mengatakan, Ombudsman RI akan mencermati serta mengawasi penyelenggaraan program tersebut sesuai kewenangannya.
Dia mengatakan, apabila ditemukan dugaan maladministrasi dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya, Ombudsman dapat melakukan investigasi atas prakarsa sendiri (own-motion investigation).
“Ombudsman memiliki kewenangan melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi. Langkah ini akan difokuskan pada pemenuhan aspek administrasi dan kepatuhan terhadap prosedur, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga mekanisme penanganan keadaan darurat di lapangan,” tuturnya.
Maneger menegaskan bahwa apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam penyelenggaraan pelatihan dan rekomendasi perbaikan tidak segera ditindaklanjuti, maka penyelenggara sepatutnya menghentikan sementara pelaksanaan pelatihan sampai seluruh aspek keselamatan, tata kelola, dan perlindungan peserta dipenuhi.
Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa Presiden Prabowo mengikuti perkembangan kasus meninggalnya calon manajer Kopdes selama mengikuti latihan dasar militer.
“Monitor semua dong,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (26/6/2026), saat ditanya apakah Presiden memantau perkembangan kasus tersebut.
Prasetyo mengatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi apabila ditemukan prosedur yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program.
“Kalau evaluasi jelas dong. Kan semua proses kan kita lakukan kalau ada misalnya salah prosedur, oh itu kita perbaiki. Dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada hal-hal kelalaian, ya itu juga bagian dari evaluasi,” ujarnya.
Meski begitu, dia bilang saat ini pemerintah belum menemukan indikasi adanya kelalaian dalam tiga kasus kematian yang lebih dulu terjadi.
“Saya rasa belum ya, karena kan itu kalau kami dengar laporan itu baru di hari pertama, hari kedua ya,” ujarnya.
Sementara itu, menurut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, seluruh peserta sebenarnya telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti latihan dasar kemiliteran.
Menurut dia, ada kemungkinan sebagian peserta tidak mampu mengikuti beban latihan, baik secara fisik maupun mental.
“Sebelum pelaksanaan pelatihan itu dilangsungkan tes kesehatan. Semua saya rasa dilakukan tes kesehatan. Cuma memang di dalam proses pelatihan itu mungkin ada yang secara mental, secara fisik yang tidak kuat,” ujar Dudung di Istana, Jakarta, Jumat.
Dudung juga menilai faktor lain, termasuk kondisi kesehatan peserta maupun kehendak Tuhan, turut menjadi kemungkinan penyebab meninggalnya peserta.
Meski begitu, Dudung memastikan pelaksanaan latihan saat ini tengah dievaluasi.
Senada dengan Mensesneg, Dudung mengatakan, belum ditemukan adanya kelalaian dalam penyelenggaraan latihan.
“Karena memang ya namanya meninggal mungkin kan tidak serta-merta latihan militer. Setahu saya latihan militer untuk tingkatan seperti SPPI dan sebagainya tidak terlalu keras ya. Tapi mungkin karena dia sakit dan sebagainya. Tapi ini sedang dievaluasi dan ada investigasi,” ucap dia.
DPR minta evaluasi Latsarmil
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai insiden tersebut harus menjadi evaluasi serius bagi Kementerian Pertahanan, terutama terkait model latihan dasar militer bagi calon manajer Kopdes Merah Putih.
Hasanuddin mengatakan, peserta yang dipersiapkan untuk jabatan manajerial semestinya lebih banyak mendapatkan pelatihan yang relevan dengan tugasnya.
“Kalau memang peserta dipersiapkan untuk jabatan manajerial di Koperasi Desa, maka fokus utama sebaiknya diberikan pada pelatihan manajemen koperasi saja, penguatan kapasitas organisasi, dan pelatihan teknis yang secara relevan,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).
Dia menambahkan latihan militer cukup diberikan pada tingkat dasar untuk membangun disiplin, kekompakan, dan kebersamaan.
Hasanuddin juga menyoroti pentingnya proses pemeriksaan kesehatan sebelum peserta menjalani latihan fisik.
“Harus lolos tes kesehatan sebelum mengikuti aktivitas fisik. Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara benar dan ketat oleh tim dokter. Jika proses skrining kesehatan tidak akurat, maka ketika peserta mengikuti latihan dengan beban fisik tertentu dapat menimbulkan risiko yang fatal,” tegasnya.
Menurut dia, evaluasi harus mencakup seleksi kesehatan, intensitas latihan, pengawasan medis selama kegiatan, hingga kesesuaian materi pelatihan.
