PWI Minta Kasus Hotman Paris Diproses Secara Hukum Nasional|July 21, 2026by Redaktur Rezim Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) resmi melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea
Hendardi Soroti Perubahan Status Hukum Febrie, Minta KPK Ambil Alih Nasional|July 17, 2026by Redaktur Rezim JAKARTA – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi
Imparsial Nilai Perpres 66/2025 Membuka Ruang Pelibatan TNI Berlebihan Nasional|July 17, 2026by Redaktur Rezim JAKARTA – Imparsial mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencabut Peraturan Presiden (Perpres)
DE JURE Sebut Perubahan Status Febrie Cerminkan Ketidakprofesionalan Kejaksaan Nasional|July 17, 2026by Redaktur Rezim JAKARTA – Democratic Judicial Reform (DE JURE) mengkritik penanganan perkara dugaan korupsi
YLBHI Nilai Program BTP Berpotensi Menimbulkan Konflik antara Aparat dan Warga Nasional|July 17, 2026by Redaktur Rezim JAKARTA – Koalisi Rancapinang untuk Keadilan bersama warga Desa Rancapinang, Kabupaten Pandeglang,
Ferdinan: Kunjungan Kapolri ke TNI dan Kejaksaan Kirim Pesan Positif bagi Penegakan Hukum Nasional|July 15, 2026by Redaktur Rezim Jakarta – Advokat sekaligus mantan politisi PDI Perjuangan, Ferdinan Hutahaean, menilai munculnya
Kapolri Tegaskan TNI-Polri Tak Boleh Terpecah Meski Ada Pihak yang Mengadu Domba Nasional|July 14, 2026by Redaktur Rezim Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkap ada yang ingin
Kasus Eks Jampidsus, CENTRA Initiative Minta Proses Hukum Dijalankan Tanpa Intervensi Nasional|July 13, 2026by Redaktur Rezim Jakarta – CENTRA Initiative mendesak agar penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi
Prof. Suparji: Integritas Penegakan Hukum Dipertaruhkan dalam Kasus Mantan Jampidsus Nasional|July 13, 2026by Redaktur Rezim Oleh: Prof. Dr. Suparji Achmad, S.H., M.H. Komitmen Presiden Republik Indonesia dalam
DE JURE: Kepercayaan Publik Bergantung pada Transparansi Penanganan Kasus Febrie Adriansyah Nasional|July 13, 2026by Redaktur Rezim Jakarta – Democratic Judicial Reform (DE JURE) mendesak Kejaksaan RI segera melakukan
