RUU KUHAP Berpotensi Ganggu Sinergitas Lembaga Penegak HukumHukum|January 26, 2025by Redaktur RezimMEDAN – Dr Alpi Sahari, SH. M.Hum Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum
Akademisi UB Malang Kritik Tajam Sistem Hukum dalam RUU KUHAPHukum|January 26, 2025by Redaktur RezimMALANG – Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH guru besar Fak
Polemik Pasal 111 RUU KUHAP, Eggi Sudjana: Ganggu Struktur HukumHukum|January 25, 2025by Redaktur RezimJakarta – Ketua Tim Pembela Aktivis dan Ulama (TPUA) Eggi Sudjana mengkritik
Prawitra Thalib: Penyidikan Sepatutnya Hanya Ada di Kepolisian dalam RUU KUHAPHukum|January 24, 2025by Redaktur RezimJakarta – Kaprodi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Prawitra
RUU KUHAP: Pakar Unair Sebut Penyidikan Harus Sepenuhnya Menjadi Tugas PolriHukum|January 24, 2025by Redaktur RezimJakarta – Kaprodi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Prawitra
Advokasi Hak Asasi Manusia Jadi Prioritas dalam Revisi RKUHAPHukum|January 23, 2025by Redaktur RezimJakarta – Pakar Hukum Universitas Gajahmada (UGM) Prof Eddy O.S. Hiariej menyoroti
Demokrasi, Jaksa Agung, Kejaksaan, Komisionek KPK, Saut Situmorang, Undang-undang Kejaksaan Eks Komisioner KPK: Pasal Baru UU Kejaksaan Berpotensi Timbulkan Konflik KepentinganHukum|January 23, 2025January 23, 2025by Redaktur RezimJAKARTA – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan terus menuai kritik,
DPR RI, Dr Prija Jatmika, KUHAP, Pakar Hukum, RUU RUU KUHAP yang Baru Berpotensi Timbulkan Penyalahgunaan Wewenang, Pakar Hukum UB Ingatkan RevisiHukum|January 23, 2025by Redaktur RezimMALANG – Pakar Hukum Pidana dan Kriminolog Universitas Brawijaya (UB), Dr Prija
Kasus Narkoba di Polman, Terdakwa Diduga Diperas Oknum JaksaHukum|September 9, 2024February 2, 2025by Redaktur RezimPolewali Mandar – Seorang jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Polewali Mandar (Polman)
Anis, Ganjar, KPK, Muhaimin, Rampai Nusantara Rampai Nusantara Mendorong KPK: Segera Proses Hukum Dugaan Kasus Korupsi Ganjar, Anis, dan MuhaiminHukum|February 24, 2024by Redaktur RezimJakarta – Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menyatakan bahwa Pemungutan Suara
