DPD GMNI Jakarta Minta Jampidmil Usut Oknum Militer dalam Kasus KDMP Nasional|May 21, 2026by Redaktur Rezim JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI
Perlindungan Gajah dan Badak Indonesia Dapat Dukungan Internasional dari IUCN SSC Nasional|May 8, 2026by Redaktur Rezim JAKARTA – IUCN Species Survival Commission (SSC) memuji Indonesia terkait upaya konservasi
Bakom RI Dorong Ekosistem Media Digital yang Profesional di Tengah Perubahan Besar Dunia Informasi Nasional|May 8, 2026by Redaktur Rezim Jakarta – Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) menegaskan komitmennya dalam mendorong
Pengalihan Kasus Andrie Yunus ke Militer Dinilai Hambat Penegakan Hukum yang Transparan Nasional|May 4, 2026by Redaktur Rezim Jakarta – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, mengkritisi mekanisme Peradilan Militer
Koalisi Sipil Tolak RPP TNI yang Dianggap Mengancam Perlindungan Hak Warga Negara Nasional|April 23, 2026by Redaktur Rezim Masyarakat tengah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian UU No. 34
Komnas HAM: Hak Hidup dan Rasa Aman Warga Sipil di Papua Telah Dilanggar dalam Operasi Bersenjata Nasional|April 18, 2026by Redaktur Rezim Jakarta – Komnas HAM mengecam keras operasi penindakan TNI terhadap kelompok TPNPB-OPM
Tragedi di Puncak Papua, Frits Ramandey Ungkap TNI Diduga Tembaki Permukiman, Warga Sipil Terluka Nasional|April 18, 2026by Redaktur Rezim Jayapura – Komnas HAM RI Perwakilan Papua menerima pengaduan terkait dugaan rangkaian
Komnas HAM Soroti Korban Anak dan Perempuan dalam Insiden Penembakan di Papua Nasional|April 18, 2026by Redaktur Rezim Jakarta – Komnas HAM menyoroti penembakan di Papua yang menewaskan anak dan
Polri Tuai Pujian karena Konsisten Terapkan Sanksi PTDH Secara Terbuka Nasional|April 14, 2026by Redaktur Rezim Jakarta — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memuji transparansi Kepolisian Negara
Haji 2026 Dipastikan Lebih Aman, Satgas Khusus Dibentuk Lindungi Jemaah Nasional|April 9, 2026by Redaktur Rezim Jakarta – Pemerintah memperkuat upaya pencegahan praktik haji ilegal menjelang penyelenggaraan ibadah
