Tegas, Presiden Jokowi Minta Gubernur Lukas Hormati Proses Hukum yang Berjalan di KPKNasional|September 26, 2022by superadminJakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara mengenai proses hukum
KPP dan KNPI Dukung KPK Bongkar 10 Kasus Korupsi Besar yang Juga Seret Nama Lukas EnembeNasional|September 26, 2022by superadminJayapura – Koalisi Pemuda Papua (KPP) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
Sambangi Bawaslu Kota Malang, Barikade GusDur Laporkan Tabloid ‘Mengapa Harus Anies’ yang Tersebar di MasjidNasional|September 24, 2022September 24, 2022by superadminMalang – Barikade Gusdur menggelar audien dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait
Buntut Pernyataan Krusial soal Pilpres 2024, SDR Laporkan SBY ke Bareskrim PolriNasional|September 22, 2022by superadminJakarta – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto berencana melaporkan
Tanggapi Dokumen Operasi Superman untuk Pilpres 2024, Polri : Jelas Hoax!Nasional|September 22, 2022by superadminJakarta – Isu Operasi Superman untuk Pilpres 2024 yang beredar melalui pesan
Anies Diperiksa KPK, Praktisi Hukum : Ada Sinyal Kuat, Penetapan Tersangka Kasus Formula E Sebentar Lagi DitentukanNasional|September 21, 2022by superadminJakarta – Pakar Hukum Pidana Petrus Selestinus angkat bicara terkait pemeriksaan Gubernur
Ketum YLBHI : Pembentukan DKN Akan Mengancam DemokrasiNasional|September 21, 2022by superadminKetua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menyatakan Pembentukan
Pdt Alberth Yoku : Gubernur Lukas Enembe Harus Gentle, Hadapi Kasus dan Buktikan KebenarannyaNasional|September 20, 2022by superadminPapua – Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura Pendeta (Pdt)
Aliran Duit Lukas Enembe di Kasino Luar Negeri Diungkap PPATK, Totalnya 560 M! Yang Belum Terungkap Berapa?Nasional|September 20, 2022by superadminJakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan hasil analisis
Tak Berpayung Hukum, Pakar Hukum Tata Negara Tak Setujui Wacana Pembentukan DKNNasional|September 19, 2022by superadminJAKARTA – Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara menilai Rancangan Perpres Dewan