MK Luruskan Salah Tafsir Publik, Pakar Hukum Tegaskan Polri Tak Dilarang Duduki Jabatan SipilNasional|January 21, 2026by Redaktur RezimJakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan uji materi terkait Pasal
MK Tegaskan Polisi Aktif Bisa Duduki Jabatan Sipil, IPW: Tidak Ada Pelanggaran HukumNasional|January 20, 2026by Redaktur RezimJakarta – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menegaskan dari
Menteri Amran: Keterlibatan Polisi Aktif di Kementan Sangat Membantu Pengawasan dan Penertiban ProgramBerita|November 21, 2025by Redaktur RezimJakarta – Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberadaan anggota Polri aktif
Raja Juli Antoni Jelaskan Kehadiran Polisi di Kemenhut Tetap Penting, Ini PenjelasannyaNasional|November 19, 2025by Redaktur RezimJakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Polri Ungkap Bahwa Proses Penunjukan Polisi untuk Jabatan Sipil Harus Melalui Persetujuan Kementerian dan PresidenNasional|November 17, 2025by Redaktur RezimJakarta – Polri menjelaskan soal anggota yang menduduki jabatan sipil buntut adanya
Prof. Juanda Jelaskan Esensi MK 114/2025: “Polisi Tidak Wajib Mundur Jika Jabatan Masih Relevan dengan Tugas Kepolisian”Nasional|November 15, 2025by Redaktur RezimJakarta – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta Prof.
Ketua Ormas Pengacara & Jawara Bela Umat Akui Hormati Hasil Putusan MKNasional|April 24, 2024April 24, 2024by Redaktur RezimJakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Sikapi Persidangan Perselisihan Pemilu 2024, Saiful Mujani : Hakim MK Jangan Mau Disetir!Nasional|April 9, 2024April 17, 2024by Redaktur RezimJakarta – Sidang Perselisihan Hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi telah berjalan
