Yusril: Reformasi Polri Tekankan Pembenahan Administrasi Internal dan Revisi UU KepolisianNasional|January 22, 2026by Redaktur RezimJAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Wakapolri Kupas Tantangan Penanganan TPPO di Era Media Sosial Lewat Bedah BukuNasional|January 21, 2026by Redaktur RezimJakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar peluncuran dan bedah buku berjudul
MK Luruskan Salah Tafsir Publik, Pakar Hukum Tegaskan Polri Tak Dilarang Duduki Jabatan SipilNasional|January 21, 2026by Redaktur RezimJakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan uji materi terkait Pasal
Habib Syakur Dukung Putusan MK yang Tegaskan Anggota Polri Bisa Tempati Jabatan Sipil TertentuNasional|January 20, 2026by Redaktur RezimJakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, menyatakan
MK Tolak Gugatan Jabatan Sipil Polisi Aktif, Fernando Emas: Konstitusional dan LegalNasional|January 20, 2026by Redaktur RezimJakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan dukungan penuh terhadap
Jembatan Darurat Jadi Prioritas, Polri dan Tim Gabungan Tangani Pascabanjir DonggalaNasional|January 17, 2026by Redaktur RezimDonggala, Sulawesi Tengah — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama tim gabungan
Polri Gelar Bakti Kesehatan Berkelanjutan untuk Warga Terdampak Banjir AcehNasional|January 17, 2026by Redaktur RezimAceh Tengah – Kepedulian Polri terhadap masyarakat terdampak bencana banjir kembali diwujudkan
Satgas Terorisme Versi Draf Perpres Dinilai Ancam Negara HukumNasional|January 12, 2026January 13, 2026by Redaktur RezimJakarta – Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan TNI tidak bisa menangani
Ketua Panja Reformasi DPR: Struktur Polri Sudah Final, Saatnya Benahi BudayaNasional|January 8, 2026by Redaktur RezimJakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja)
DPR Tegaskan Kedudukan Polri di Bawah Presiden Sah Secara KonstitusiNasional|January 8, 2026by Redaktur RezimJakarta – Panja Reformasi Kepolisian-Kejaksaan-Peradilan Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat