Jayapura – Komnas HAM RI Perwakilan Papua menerima pengaduan terkait dugaan rangkaian kekerasan yang terjadi di Kampung Pogama dan Kampung Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pengaduan tersebut masuk pada 14–15 April 2026, melibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka.
Menurut Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Komnas HAM pusat di Jakarta untuk merespons pengaduan tersebut. Tim koordinasi penanganan kasus telah melakukan pendekatan awal dengan korban, pihak terkait di Kabupaten Puncak, serta Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
“Temuan awal menunjukkan adanya dugaan kontak tembak pada 13 April 2026 antara kelompok sipil bersenjata dengan Satgas TNI di Pogama. Kemudian pada 14 April, Satgas TNI melakukan operasi lanjutan di Pogama dan Kampung Kembru yang mengakibatkan korban jiwa serta luka-luka,” ujar Frits Ramandey, Sabtu (18/4/2026).
Salah satu korban luka yang ditemui tim Komnas HAM adalah AT, seorang perempuan hamil enam bulan. Ia mengaku ditembak di Kampung Kembru, tepat di depan Honai. Menurut keterangan AT, ia melihat aparat TNI memegang senjata dan mengenakan seragam loreng. Ia juga mendengar bunyi pesawat serta rentetan tembakan yang banyak.
“Setelah kejadian, seorang anggota TNI menemui saya di dalam Honai dan meminta untuk difoto sebagai laporan,”kata AT sebagaimana disampaikan kepada tim Komnas HAM.
Baru pada 15 April, AT dan korban lainnya dievakuasi oleh PMI Kabupaten Puncak Jaya ke Rumah Sakit Mulia untuk mendapatkan pengobatan.
Tim Komnas HAM hingga saat ini belum memperoleh informasi pasti apakah dalam kontak tembak tanggal 13 April terdapat korban dari pihak TNI. Tim juga belum dapat mengonfirmasi jumlah korban meninggal dunia dari kalangan warga sipil. Yang berhasil dikonfirmasi baru korban luka-luka yang sedang dirawat di RS Mulia.
Frits Ramandey meminta Panglima TNI memberikan penjelasan resmi mengenai keberadaan dan tugas Satgas Rajawali serta Satgas Pamtas 600 di wilayah Puncak. Ia juga menyoroti dugaan penggunaan senjata dari atas helikopter dan granat yang diarahkan ke wilayah pemukiman warga sipil di Pogama dan Kembru.
“Kami juga meminta Panglima TNI segera menata dan memberikan pembekalan yang cukup bagi setiap Satgas TNI yang bertugas di wilayah Papua. Komnas HAM RI Perwakilan Papua siap memberikan pengetahuan HAM bagi aparat TNI jika diminta,” tegasnya.
Komnas HAM menyampaikan terima kasih kepada Forkopimda Papua Tengah yang dipimpin Gubernur Meki Nawipa. Forkopimda telah meninjau korban selamat di Rumah Sakit Mulia dan membentuk tim gabungan untuk mencari korban lainnya di Pogama dan Kembru.
Peristiwa ini masih dalam tahap pemantauan dan koordinasi lebih lanjut oleh Komnas HAM. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak TNI terkait tuduhan yang disampaikan korban.
