JAKARTA — Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, mengajak masyarakat untuk menyikapi evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara objektif, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Menurut Habib Syakur, evaluasi terhadap jalannya pemerintahan merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, penilaian terhadap kinerja pemerintah hendaknya tidak berhenti pada kritik, melainkan juga menghadirkan masukan konkret untuk memperbaiki kualitas kebijakan dan tata kelola pemerintahan.
“Dalam negara demokrasi, kritik dan evaluasi itu wajar. Pemerintah perlu mendengar suara masyarakat dan pandangan para pakar. Namun, penilaian juga harus dilakukan secara objektif, berdasarkan data, fakta, serta dampak nyata kebijakan terhadap kehidupan rakyat,” ujar Habib Syakur.
Menanggapi perbincangan mengenai rilis survei dan rapor dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Habib Syakur mengingatkan bahwa hasil survei perlu ditempatkan sebagai salah satu instrumen evaluasi, bukan satu-satunya ukuran untuk menyimpulkan keseluruhan kinerja pemerintahan.
Menurutnya, setiap hasil survei perlu dibaca dengan memperhatikan metodologi, indikator penilaian, cakupan responden, serta konteks persoalan yang diukur. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh dan tidak terjebak pada kesimpulan yang terlalu dini.
“Rapor pemerintahan boleh berbeda-beda, tetapi kepentingan rakyat harus tetap menjadi ukuran utama. Capaian yang memang terbukti patut diapresiasi, sementara kekurangan harus disampaikan secara terbuka agar bisa diperbaiki,” tegasnya.
Habib Syakur juga menilai bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran perlu terus memperkuat pelaksanaan program prioritas, memastikan manfaat kebijakan dirasakan masyarakat, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Baginya, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi rakyat, hingga pemerataan kesejahteraan.
“Pak Prabowo dan jajaran pemerintah harus terus fokus menjalankan amanah rakyat. Program yang baik perlu dikawal agar tepat sasaran, sedangkan kebijakan yang belum efektif harus segera dievaluasi. Inilah semangat perbaikan yang seharusnya kita dorong bersama,” lanjutnya.
Ia menambahkan, masyarakat tidak seharusnya terjebak dalam polarisasi antara kelompok yang selalu membela pemerintah dan kelompok yang selalu menolak kebijakan pemerintah. Sikap kritis yang sehat, menurutnya, adalah keberanian mengapresiasi capaian sekaligus menyampaikan koreksi secara bertanggung jawab.
“Jangan sampai kita hanya sibuk dalam perdebatan pro dan kontra, sementara solusi konkret bagi rakyat justru terabaikan. Kritik bukan musuh pembangunan. Kritik yang berbasis data dan disertai rekomendasi dapat menjadi energi untuk memperbaiki pemerintahan,” katanya.
Habib Syakur juga mendorong agar masukan dari masyarakat sipil, akademisi, pakar kebijakan publik, dan berbagai elemen bangsa menjadi bagian dari proses perbaikan tata kelola pemerintahan. Dialog yang terbuka dinilai penting untuk memastikan kebijakan publik berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah tidak berarti menutup mata terhadap kekurangan. Sebaliknya, dukungan yang konstruktif dapat diwujudkan dengan mengawal program, mengawasi pelaksanaannya, serta mendorong pemerintah agar semakin responsif terhadap aspirasi rakyat.
“Indonesia adalah milik kita bersama. Mari kawal pemerintahan dengan pikiran jernih, semangat kebangsaan, dan keberanian menyampaikan masukan. Tujuan akhirnya bukan memenangkan perdebatan, melainkan memastikan rakyat mendapatkan manfaat terbaik dari kebijakan negara,” pungkas Habib Syakur.
Dengan pendekatan tersebut, evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat dialog publik, meningkatkan kualitas kebijakan, dan mendorong pemerintahan yang semakin transparan, efektif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
