JAKARTA – Perwakilan Pelajar Islam Indonesia, Rafani Tuahuns, menilai berbagai program pemerintah merupakan bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat. Ia menilai pelaksanaan program perlu dilihat dari langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah, termasuk pembenahan tata kelola agar manfaatnya semakin tepat sasaran.
Salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) telah memperkuat validasi data penerima manfaat berdasarkan nama, alamat, dan NIK, meningkatkan standar sanitasi dapur, serta memasang CCTV di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperkuat transparansi.
BGN juga melarang pegawainya memiliki atau terlibat langsung dalam kepemilikan SPPG guna mencegah konflik kepentingan. Selain itu, pemerintah mempercepat perluasan layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk melalui pengaktifan ratusan SPPG baru di sejumlah daerah.
“Program sebesar MBG tentu membutuhkan tata kelola yang kuat. Pemerintah sudah melakukan pembenahan, mulai dari validasi penerima manfaat, penguatan standar dapur, hingga pencegahan konflik kepentingan. Langkah-langkah ini penting agar program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Rafani.
Selain itu, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) juga menjadi upaya memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Melalui koperasi, hasil produksi petani dan peternak lokal diharapkan dapat terhubung dengan kebutuhan pangan serta rantai pasok program pemerintah.
“MBG dan KDMP memiliki peluang untuk saling mendukung. Kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari produksi masyarakat setempat sehingga program pemerintah tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa dan membuka peluang bagi pelaku usaha lokal,” katanya.
Rafani menilai keberlanjutan program-program tersebut perlu didukung kolaborasi pemerintah dan masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas.
